Indonesia memiliki sejarah politik dalam negara yang panjang semenjak era kolonial, merdeka, sistem pemerintahan orde lama, sistem pemerintahan orde baru, hingga masa reformasi dikala ini. Walaupun baru 7 kali pergantian pimpinan pemerintahan( Presiden), tetapi dinamika yang terjalin sangat besar. Perihal ini berpengaruh

pada politik luar negara Indonesia.

Secara garis besar, dengan bermacam dinamika politik dalam negara yang terjalin, terdapat 3 landasan politik luar negara Indonesia serta 4 prinsip yang senantiasa wajib terus dipegang. Landasan dalam politik luar negara Indonesia yang digunakan, ialah:

1. Landasan Idiil

Dasar negeri Indonesia merupakan Pancasila. Oleh sebab itu implementasi nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan tiap hari sangat diutamakan. Begitu pula penerapan politik luar negerinya, Indonesia memiliki landasan idiil Panasila yang otomatis pedomannya

kelima sila Pancasila. Penjabaran kelima sila Pancasila bagaikan landasan dalam politik luar negara Indonesia, ialah:

Sila Pertama landasan hukum politik luar negeri indonesia

Ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya kalau bangsa Indonesia memandang manusia bagaikan makhluk yang sama bagaikan ciptaan tuhan tanpa membedakan ras, suku, serta agama. Oleh sebab itu bangsa Indonesia mengakui kalau seluruh manusia serta seluruh bangsa sama derajanyat. Tidak terdapat negeri yang lebih besar ataupun lebih rendah daripada bangsa Indonesia.( baca pula: Guna GBHN)

Sila Kedua

Kemanusiaan yang Adil serta Beradab. Sehabis mengakui kalau seluruh menusia merupakan sama bagaikan makhluk ciptaan Tuhan, berikutnya bangsa Indonesia pula mengakui kalau manusia/ bangsa lain memiliki martabat yang sama. Dengan demikian, politik luar negara Indonesia menjauhi penindasan terhadap negeri lain serta menolak negeri lain yang hendak menindas/ menjajah bangsa Indonesia.

Sila Ketiga

Persatuan Indonesia. Politik luar negara Indonesia menempatkan persatuan kesatuan di atas segalanya. Maksudnya, seluruh wujud kebijakannya hendak lebih mementingkan kepentingan negeri, di atas kepentingan kalangan/ kelompok/ individu serta kepentingan negeri lain.( baca pula: Pokok Benak dalam Pembukaan UUD)

Sila Keempat

Kerakyatan yang Dipandu Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan serta Perwakilan.

Bersumber pada perihal ini, seluruh kebijakan poltik luar negara Indonessia dihasilkan dari musyawarah lembaga- lembaga yang terpaut atas aspirasi rakyat Indonesia. Begitu pula apabila terjalin kasus terpaut politik luar negara Indonesia, baik itu permasalahan dengan negeri lain ataupun permasalahan dalm negara Indonesia, hingga hendak dituntaskan dengan metode musyawarah. Prinsip dasar prinsip- prinsip dasar demokrasi Pancasila dijunjung besar di mari.

Sila Kelima

Keadilan Sosial Untuk Segala Rakyat Indonesia. Sila ini melaporkan kalau, landasan politik luar negara Indonesia merupakan keadilan yang merata serta tidak mementingkan satu pihak negeri yang berhubungan. Hasilnya, pembangunan yang dicapai( tercantum kebijakan politik luar negara) bisa dinikmati segala rakyat Indonesia.( baca pula: Guna BI Bagi UUD 1945)

2. Landasan Konstusional

Landasan konstitusional poltik luar negara Indonesia merupakan UUD 1945. Undang- Undang Dasar 1945 bagaikan sumber hukum paling tinggi yang terdapat di Inodesia muat jelas gimana politik luar negara Indonesia sepatutnya diatur. Pembukaan serta batang badan UUD 1945 yang dijadikan landasan konstitusional politik luar negara Indonesia, ialah:

Pokok Benak dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1

“ Kalau sebetulnya kemerdekaan merupakan hak seluruh bangsa, serta oleh karena itu, hingga penjajahan di atas dunia wajib dihapuskan sebab tidak cocok dengan peri kemanusiaan serta peri keadilan” serta pembukaan UUD 1945 alinea 4,“…. Turut dan melakukan kedisiplinan dunia yang bersumber pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial..”. Bersumber pada kedua statment di atas, politik luar negara Indonesia haruslah poltik yang bertujuan turut dan melakukan kedisiplinan dunia serta tidak menunjang penindasan terhadap negeri lain.

UUD 1945 Pasal 11 Ayat 1

“ Presiden dengan persetujuan DPR melaporkan perang, membuat perjanjian, serta perdamaian dengan negeri lain”.

Presiden bagaikan kepala pemerintahan berhak memastikan kebijakan politik luar negara Indonesia dengan senantiasa berpegang pada tujuan negeri serta landasan hukum yang terdapat. Kebijakan Presiden tersebut wajib disetujui oleh DPR yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia.

UUD 1945 Pasal 13 Ayat 1

“ Presiden mengangkut duta serta konsul”, ayat 2“ Dalam perihal mengangkut duta, Presiden memikirkan DPR”, serta ayat 3” Presiden menerima penempatan duta negeri lain dengan memikirkan DPR”.

Duta merupakan seseorang pejabat diplomatik yang dikirimkan pemerintahan sesuatu negeri ke negeri lain ataupun tubuh Internasional buat mewakili negaranya, mengerjakan seluruh suatu yang terpaut dengan ikatan negeri yang diwakilinya dengan negeri ataupun tubuh internasional tersebut. Negeri ataupun tubuh internasional yang dikirimkan duta merupakan negeri ataupun tubuh internasional yang memiliki ikatan kerjasama( diplomatik) dengan negeri pengirimnya.

Konsul merupakan seseorang pejabat diplomatik yang dikirimkan pemerintahan sesuatu negeri ke negeri lain buat mewakili negaranya. Tugas konsul nyaris sama dengan seseorang duta, tetapi negeri yang dikirimkan konsul merupakan negeri yang belum memiliki ikatan diplomatik ataupun kerjasama dengan pengirimnya. Duta serta konsul ini dinaikan oleh Presiden bagaikan perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negara dengan mencermati pertimbangan DPR. Umumnya kantor duta serta konsul jadi satu alamat dengan tempat tinggalnya.

Baca Juga : Teknik Renang Gaya Bebas yang Benar

Jabatan ini pula setingkat dengan menteri di tingkatan Pemerintahan Dalam Negara Indonesia.

3. Landasan Operasional

Tidak hanya landasan idiil serta landasan konstitusional, politik luar negara Indonesia pula memiliki landasan operasonal. Landasan ini merincikan secara jelas serta lengkap seluruh kebijakan politik luar negara, aturannya, serta lembaga- lembaga yang terpaut. Landasan operasional politik luar negara Indonesia dikala ini merupakan:

Undang- Undang No 37 Tahun 1990 Tentang Ikatan Luar Negara. Undang- Undang ini berisi tentang seluruh suatu yang berhubungan dengan kebijakan ikatan luar negara, politik luar negara, serta perjanjian internasional Indonesia.( baca pula: Pemerintahan Orde Baru)

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 200 Tentang Perjanjian Internasional. Undang undang ini mangulas tentang perjanjian internasional secara detil. Bahasannya mencakup definisi, pengesahan,

penerimaan serta penyetujuan, pesan keyakinan, persyaratan, statment, organisasi internasional, serta status perjanjian kerjasama apabila terjalin pergantian kepala negeri( suksesi negeri). Dalam UU ini pula menarangkan penujukkan menteri yang mengurus urusan luar negara serta ikatan luar negara.

Undang- Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam ini tertulis dengan rinci definisi perencanaan, pembangunan, sistem perencanaan pembangunan, serta seluruh rencana langkah- langkah pembangunan nasional Indonesia. Atas dasar landasan operasional UU ini, hingga kebijakan politik luar negara Indonesia terbuat.( baca pula: Guna APBN)

Undang- Undang No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Peraturan Pemerintah No 20 Tentang Rencana Kerja Pemerintah,

serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Seluruh UU, PP, serta Perpres ini sama dengan landasan operasional tadinya, jadi landasan membuat kebijakan poltik luar negara Indonesia. Dengan demikian, kebijakan poltik luar negara pada kesimpulannya menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Keputusan Presiden No 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negara serta Keputusan Menteri Luar Negara No SK. 06/ A/ OT/ VI/ 2004/ 01 Tahun 2004 Tentang Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negara. Keputusan pemerintah Indonesia ini jadi landasan operasional segala perwakilan RI di luar negara.

Tidak hanya landasan yang sudah kita bahas di atas, politik luar negara Indonesia memiliki 4 prinsip yang didasari landasan idiil, konstusional, serta operasionalnya. Berdasarkan

pesan Menteri Luar Negara Indonesia bertepatan pada 19 Mei 1983 dalam Dokumen Rencana Strategi Politik Luar Negara Indonesia, keempat prinsip politik luar negara Indonesia, ialah:

1. Prinsip Leluasa Aktif

Bagi Mukhtar Kusumaatmadja, politik luar negara Indonesia leluasa, maksudnya poltik yang tidak memihak negeri ataupun organisasi internasional manapun serta pula tidak berpihak pada pada kekuatan internasional apapun yang tidak sejalan dengan landasan idiil Pancasila serta landasan konstitusional UUD 1945. Sebaliknya politik luar negara yang aktif merupakan poltik yang terus aktif dalam melaksanakan kebijakan internasional serta senantiasa paham serta epat reaksi terhadap seluruh permasalahan yang terjalin di dunia internasional. Jadi poltik leluasa aktif ialah politik luar negara yang tidak memihak pada satu kekuatan negeri manapun, tetapi senantiasa aktif melaksanakan kebijakannya serta senantiasa menjawab dnegan epat seluruh permasalahan yang terjalin di dunia internasional.

2. Prinsip Anti Kolonialisme

Cocok dengan Pancasila serta UUD 1945, poltik luar negara Indonesia anti kolonialisme ataupun anti penjajahan. Indonesia tidak hendak menunjang seluruh wujud penjajahan terhadap negeri lain serta menolak kolonialisme kembali ke Indonesia, bagaikan berikut:

Prinsip mengabdi kepada kepentingan nasional, Seluruh wujud kebijakan pemerintah, tercantum kebijakan politik luar negerinya wajib mengabdi kepada kepentingan nasional bukan kepentingan negeri manapun serta ataupun kepentingan kelompok/ kalangan tertentu.

Prinsip demokrasi, prinsip keempat poltik luar negara Indonesia merupakan demokrasi. Demokrasi di mari merupakan menghormati demokrasi negeri lain dengan senantiasa memegang teguh demokrasi Indonesia.

Maksudnya, ikatan Indonesia dengan negeri lain, tidak boleh mencampuri urusan dalam negara negeri tersebut, begitu pula kebalikannya.

Fakta kalau Indonesia menganut prinsip poltik luar negara leluasa aktif, anti kolonialisme, mengabdi kepada kepentingan nasional, serta demokrasi adalah

terdapatnya kedudukan Indonesia di dunia internasional. Contoh kedudukan Indonesia di dunia internasional antara lain:

Gerakan Non Blok. Gerakan ini didasari dengan diselenggarakannya Konfrensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung serta menciptakan Deklarasi Bandung.

Gerakan non blok ialah gerakan negara- negara Asia Afrika yang tidak hendak memihak negeri manapun yang dikala itu lagi berkuasa, ialah Amerika Serikat

( Blok Barat) serta Uni Sovyet( Blok Timur).

Tidak hanya itu gerakan non blok merupakan gerakan- gerakan negeri asia afrika yang anti kolonialisme.

Mengakui kedaulatan negeri lain

Turut bekerja sama dalam organisasi internasional semacam PBB serta ASEAN

Semenjak tahun 1957 turut dan mengirimkan pasukan perdamaian, yang diucap Pasukan Garuda, ke negara- negara yang lagi bersengketa semacam Mesir, Kongo, Vietnam, serta sebagian negeri Timur Tengah Lain.

Mengadakan ikatan kerjasama bilatateral dengan negara- negara lain dalam bermacam bidang, semacam hukum, ekonomi, sosial, serta budaya.

Turut menolong negeri yang lagi terserang bencana serta banana alam.

Demikian poltik luar negara Indonesia yang memiliki tujuan cocok yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, yang paling utama ialah turut dan melakukan kedisiplinan dunia. Mudah- mudahan tulisan ini dapat berguna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *